Perbaikan dalam institusi kepolisian Indonesia menjadi sorotan penting di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, menekankan dua faktor utama yang menghambat reformasi pelayanan publik dalam kepolisian sejak reformasi 1998.
Menurut Mahfud, masalah pertama adalah masuknya unsur politik ke dalam kepolisian yang mengubah arah dan tujuan institusi tersebut. Masalah kedua berkaitan dengan kepemimpinan, di mana kualitas pemimpin sangat menentukan efektivitas organisasi dan pelayanan publik.
Mahfud menggambarkan Polri sebagai lembaga yang sangat bergantung pada sistem komando. Dalam opini beliau, jika pimpinan di tingkat atas memiliki integritas dan tidak terpengaruh oleh politik, maka kualitas pelayanan di tingkat bawah juga akan meningkat.
Keterkaitan Antara Politik dan Kepemimpinan di Polri
Kepolisian Republik Indonesia mulai mengalami permasalahan serius ketika unsur politik mulai masuk ke dalam kaderisasi dan sistem organisasi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyimpangan yang berakibat pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Mahfud menegaskan bahwa kepemimpinan yang baik di dalam institusi kepolisian menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Jika para pemimpin di tingkat atas mampu menunjukkan contoh yang baik, maka efek positifnya akan dirasakan hingga tingkatan bawah.
Kesadaran akan pentingnya kualitas kepemimpinan di dalam Polri perlu ditanamkan lebih dalam. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada internal institusi, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan.
Fokus pada Perbaikan Pelayanan Publik di Polri
Penting untuk memahami bahwa saat ini bukan waktunya untuk reformasi Polri yang formal, namun lebih kepada percepatan perbaikan pelayanan publik. Mahfud menjelaskan bahwa Polri sudah memiliki struktur dan regulasi yang memadai, tetapi pelaksanaan di lapangan masih kerap menemui kendala.
Dalam hal ini, KPRP melakukan penilaian menyeluruh terhadap kondisi Polri untuk mengidentifikasi bagian mana yang bermasalah. Ini mirip dengan proses pemeriksaan kesehatan bagi seorang pasien untuk menemukan dan mengobati penyakit yang diderita.
Mahfud kemudian mengidentifikasi sejumlah penyakit yang jelas terlihat dalam internal Polri, seperti praktik pemerasan, penggunaan kekuasaan secara sembarangan, dan kolaborasi dengan kejahatan. Semua ini tentu saja berdampak pada citra Polri di mata masyarakat.
Implikasi Negatif dari Masalah Internal Polri Terhadap Masyarakat
Akibat dari masalah internal yang ada di Polri, rasa perlindungan masyarakat menjadi menurun. Rakyat merasa semakin tidak terlindungi oleh institusi yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban. Mahfud menegaskan bahwa kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius agar kepercayaan masyarakat dapat pulih.
Dalam penegakan hukum, Mahfud mencatat bahwa ada banyak hal yang belum berjalan dengan baik. Meskipun pelayanan dan pengayoman oleh Polri masih dianggap cukup baik oleh masyarakat, masalah di bidang penegakan hukum menjadi tantangan tersendiri.
Saat ini, penegakan hukum oleh Polri terkesan tidak konsisten, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan bisnis dan politik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat dan berpotensi merusak citra Polri sebagai penegak hukum yang adil.
Langkah-langkah Perbaikan Bertahap di Polri
Mahfud menyatakan bahwa perbaikan di dalam Polri harus dilakukan secara bertahap dan sistematis. Ini karena Polri adalah milik masyarakat, sehingga setiap perubahan dan perbaikan yang dilakukan harus mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
Setiap langkah yang diambil dalam melakukan perbaikan perlu didukung oleh pemimpin yang visioner dan tidak terpengaruh oleh kepentingan lain. Dengan begitu, harapan masyarakat dapat kembali terwujud dan kepercayaan terhadap Polri dapat dipulihkan.
Dalam konteks ini, Polri perlu kembali kepada jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Proses untuk mencapai tujuan ini tentu saja membutuhkan upaya yang kuat dan kesungguhan dari seluruh elemen di dalam Polri.
