Kementerian Sosial berkolaborasi dengan kalangan militer dalam upaya penguatan disiplin siswa dan pengelolaan kehidupan asrama di Sekolah Rakyat. Pertemuan ini diadakan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, sebagai bagian dari inisiatif untuk memperjelas peran TNI dalam program pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Melalui langkah ini, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Hal ini merupakan prioritas yang harus dijalankan secara sinergis dan kolaboratif agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat luas.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengungkapkan pentingnya kerja sama ini agar semua pihak bisa menjunjung tinggi tanggung jawab dalam menjalankan perintah Presiden. Dia menekankan bahwa kolaborasi antara TNI dan Kementerian Sosial sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
Pentingnya Kolaborasi antara Kementerian Sosial dan TNI
Kementerian Sosial dan TNI Angkatan Darat telah membahas beberapa poin penting mengenai pembinaan disiplin siswa. Perwakilan dari kedua institusi saling berbagi pandangan tentang bagaimana program ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan siswa dapat menerima pendidikan yang berkualitas dan memiliki karakter yang kuat.
Agus Jabo menyatakan bahwa peserta didik di Sekolah Rakyat harus memiliki kemampuan yang meliputi pengetahuan akademik, karakter kebangsaan, dan keterampilan praktis. Keterlibatan TNI sangat penting dalam membantu pembentukan karakter dan kedisiplinan siswa, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga yang kurang mampu.
Untuk menjamin keberhasilan program ini, TNI akan berperan aktif dalam mendampingi siswa dalam kehidupan sehari-hari di asrama. Kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik namun juga pada pembentukan karakter dan kebiasaan positif di kalangan siswa.
Peran TNI dalam Pengelolaan Sekolah Rakyat
TNI Angkatan Darat siap untuk mendukung pengelolaan Sekolah Rakyat melalui pengalaman mereka dalam sistem berasrama. Brigjen TNI I GBN Tedja Sukma menegaskan pentingnya peran mereka dalam mendidik generasi muda yang tangguh dan disiplin. Mereka akan menugaskan prajurit sebagai pamong yang akan membantu siswa dalam menjalani kehidupan asrama dengan baik.
Selain itu, TNI juga akan menyusun panduan pelaksanaan untuk memastikan bahwa keterlibatan mereka berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kemanfaatan program dapat dirasakan secara maksimal oleh siswa dan masyarakat.
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemensos juga akan terlibat dalam kolaborasi ini, menjadikan kerjasama yang ada lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan para siswa dapat menerima pembinaan yang holistik dan berkualitas.
Pentingnya Dasar Hukum dalam Kolaborasi Ini
Dalam pertemuan tersebut, Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, menekankan perlunya dasar hukum yang jelas untuk pelaksanaan kerja sama antara TNI dan Kementerian Sosial. Ia memastikan bahwa penguatan regulasi dan perjanjian kerja sama akan menjadi salah satu prioritas dalam menjalankan program Sekolah Rakyat. Tanpa adanya dasar hukum yang kuat, pelaksanaan program bisa terhambat.
Abdul Muis, Staf Ahli Menteri Sosial, juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang memfinalisasi Peraturan Presiden tentang Sekolah Rakyat. Peraturan ini akan digunakan sebagai dasar hukum bagi kolaborasi antar lembaga, termasuk TNI.
Melalui Perpres ini, diharapkan semua lembaga terkait dapat berperan aktif dalam mendukung pengendalian dan pembangunan Sekolah Rakyat demi kepentingan pendidikan masyarakat yang lebih baik.
