Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa kenaikan tarif Transjakarta akan disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Hal ini mencerminkan perhatian pemerintah daerah terhadap perekonomian warga dan komitmen untuk memberikan transportasi yang terjangkau.
Usulan masyarakat mengenai kenaikan tarif berkisar antara Rp5 ribu hingga Rp7 ribu. Pramono pun menjelaskan bahwa keputusan akhir akan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
“Saya mendengar usulan dari media dan masyarakat mengenai tarif baru, tetapi kami akan memutuskan setelah mempertimbangkan segala aspek,” tambahnya di Balai Kota.
Rincian Mengenai Kenaikan Tarif Transjakarta dan Alasan di Baliknya
Menurut Pramono, Pemprov DKI Jakarta sedang memfinalisasi besaran tarif yang optimal. Saat ini, subsidi yang ditanggung Pemprov untuk setiap tiket Transjakarta mencapai Rp9.700, yang dirasa terlalu berat untuk dipertahankan dalam jangka panjang.
“Kami harus melihat kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan layanan. Jika subsidi ini terus dilakukan, maka anggaran daerah akan semakin terbebani,” ungkapnya. Kenaikan tarif ini juga dilakukan karena adanya pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang diterima Pemprov.
Saat ini, pihak pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk menyeimbangkan anggaran sambil menjaga kualitas layanan. Terlebih, anggaran untuk transportasi publik harus dikelola dengan bijak agar tidak mengganggu program lainnya.
Pembebasan Tarif untuk Golongan Tertentu di Jakarta
Pramono menegaskan bahwa kebijakan kenaikan tarif tidak akan berdampak pada 15 golongan masyarakat yang berhak mendapatkan transportasi umum secara gratis. Golongan ini antara lain adalah jompo, penyandang disabilitas, serta anak-anak sekolah.
“Kebijakan ini akan tetap berlaku, kami berkomitmen untuk menjaga akses bagi mereka yang kurang mampu,” lanjutnya. Namun, kebijakan ini belum dapat diperluas untuk masyarakat yang tidak memiliki KTP Jakarta, mengingat keterbatasan anggaran saat ini.
Pemprov DKI Jakarta berharap dapat memberikan solusi yang tepat bagi warganya sambil tetap menjaga keberlanjutan layanan angkutan umum. Kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Respon Masyarakat dan Harapan Kedepan
Kenaikan tarif ini memicu berbagai respons dari masyarakat. Beberapa warga mendukung langkah ini jika diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan, sedangkan yang lain merasa khawatir akan beban biaya yang semakin meningkat.
“Saya harap jika tarif naik, maka layanannya juga harus lebih baik. Jangan sampai harga naik tetapi kualitas tetap sama,” ucap salah satu warga. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan transparansi dan komunikasi yang terus-menerus dari pemerintah.
Ke depannya, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk melakukan sosialisasi terkait perubahan tarif agar masyarakat dapat memahami alasan di balik kebijakan tersebut. Edukasi akan sangat penting agar perubahan ini diterima dengan baik.
