Gubernur Sumatera Utara telah mengambil langkah tegas dengan merekomendasikan penutupan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) akibat konflik agraria yang berkepanjangan. Hal ini dilakukan setelah pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis, yang menyoroti dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat adat di kawasan Buntu Panaturan.
Rekomendasi ini mencerminkan keprihatinan mendalam mengenai kesejahteraan masyarakat di daerah sekitar, terutama yang terlibat dalam konflik agraria. Gubernur menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap dampak jangka panjang TPL terhadap masyarakat.
Setelah menyampaikan rekomendasi, Gubernur Bobby Nasution berencana untuk mengirimkan surat resmi kepada pemerintah pusat, yang berisi permohonan penutupan. Dalam pernyataannya, ia menyebutkan pentingnya surat ini sebagai bentuk perhatian pemerintah provinsi terhadap isu-isu lokal yang meresahkan.
Pertemuan Bersama untuk Mencari Solusi Terbaik bagi Masyarakat
Pertemuan yang diadakan di Kantor Gubernur Sumut ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan dari pemerintah kabupaten. Tujuannya adalah untuk menciptakan dialog terbuka dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak tanpa meninggalkan kepentingan masyarakat.
Gubernur menyatakan bahwa sebelum surat resmi dikirim, pihaknya akan kembali mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan rekomendasi penutupan TPL. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
Kondisi pekerja asal Sumut dalam operasional TPL juga menjadi perhatian di pertemuan tersebut. Gubernur menginginkan agar aktivitas penanaman di lahan yang berbatasan langsung dengan masyarakat ditangguhkan demi menjaga ketenangan dan menghindari konflik lebih lanjut.
Komitmen Pemprov dalam Pembentukan Rekomendasi Berbasis Data
Bobby Nasution menegaskan bahwa semua rekomendasi yang disusun oleh Pemprov harus berbasis data dan logis. Dalam hal ini, transparansi menjadi faktor penting agar kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan di tingkat pusat.
Dalam waktu satu minggu, Gubernur berharap surat rekomendasi tersebut sudah dapat ditandatangani dan dikirimkan. Ia menekankan bahwa proses penyusunan rekomendasi ini harus melibatkan semua pihak terkait untuk memberikan dampak yang maksimal.
Sementara itu, tantangan komunikasi dengan PT TPL masih menjadi perhatian serius bagi Pemprov. Gubernur mengakui bahwa komunikasi saat ini belum optimal, dan hal ini perlu diperbaiki untuk menjamin penyelesaian yang adil bagi semua pihak.
Tanggapan Positif dari Masyarakat dan Lembaga Sosial
Pastor Walden Sitanggang, yang mewakili Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis, menyambut baik rekomendasi penutupan tersebut. Ia menilai langkah ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini terdampak oleh konflik agraria dan kerusakan ekologis di wilayah Danau Toba.
Selama pertemuan, pihak Sekber mengemukakan bukti-bukti dan kesaksian dari masyarakat yang terdampak, termasuk isu kriminalisasi akibat konflik dengan perusahaan. Apresiasi disampaikan kepada Gubernur atas kesediaan untuk mendengarkan dan mengambil tindakan konkret.
Pastor Walden juga menekankan pentingnya memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dalam setiap langkah yang diambil. Menurutnya, aspek ini harus tetap menjadi prioritas agar tidak terjadi ketidakstabilan di tengah masyarakat pasca penutupan perusahaan.
Pandangan PT TPL Mengenai Rekomendasi Penutupan Operasional
Sementara itu, pihak PT TPL melalui juru bicaranya menegaskan bahwa perusahaan tetap berkomitmen untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka menolak tuduhan bahwa aktivitas perusahaan telah menyebabkan krisis ekologis di kawasan tersebut.
TPL juga menyatakan bahwa selama lebih dari 30 tahun beroperasi, mereka berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat lokal. Tak hanya itu, perusahaan juga menjalankan Program Kemitraan Kehutanan yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Dalam konteks ini, PT TPL menekankan pentingnya kolaborasi untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan tanpa merugikan masyarakat maupun perusahaan. Pendekatan dialogis menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
