Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memulai tahun 2026 dengan langkah signifikan melalui pembentukan dua satuan kerja perangkat daerah baru, yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Kebudayaan. Langkah ini diambil untuk memperkuat dukungan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat setempat.
Dengan penempatan dua dinas tersebut di Vivo Mall, Cibinong, diharapkan pelayanan dapat berjalan lebih efektif. Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menjelaskan bahwa ini merupakan bagian penting dari penataan struktural organisasi dan tata kerja pemerintah daerah.
Pembentukan dua dinas baru ini jelas menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap inovasi dan peningkatan pelayanan. Selain itu, pemindahan lokasi ini diharapkan bisa menghidupkan kembali aktivitas di pusat perbelanjaan yang selama ini belum optimal beroperasi.
Keputusan Strategis untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
Pembentukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Kebudayaan merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan struktur pemerintahan yang lebih responsif. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi berbagai isu yang sarat kompleksitas dalam pengelolaan pertanahan dan kebudayaan di wilayah tersebut.
Kedua dinas tersebut memiliki tanggung jawab utama yang jelas. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang akan fokus pada penyelesaian masalah pertanahan, sementara Dinas Kebudayaan akan melestarikan kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Bogor.
Peniadaan batasan geografis dalam pelayanan publik menjadi tujuan utama dari pengoperasian kedua dinas ini. Dengan berkantor di mall, diharapkan masyarakat dapat mengakses fasilitas publik dengan lebih mudah serta meningkatkan kepuasan layanan.
Mendukung Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Lokal
Pemerintah daerah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Dalam konteks ini, penempatan dinas di Vivo Mall bukan hanya sekedar lokasi administratif, tetapi juga sebagai langkah untuk menarik lebih banyak investor ke daerah. Pemkab Bogor berupaya memastikan pelayanan yang cepat dan efisien bagi masyarakat.
Rudy Susmanto menambahkan bahwa keberadaan OPD dan unit pelaksana teknis (UPT) di mall memberikan peluang untuk memaksimalkan fungsi mal tersebut. Selain meningkatkan investasi, langkah ini bertujuan menciptakan sinergis antara sektor publik dan swasta.
Ekonomi lokal ditargetkan untuk tumbuh dengan aktifnya dinas-dinas baru ini. Pemerintah berharap keberadaan dinas di tengah keramaian akan menarik minat masyarakat untuk berkunjung, bukan sekadar untuk berbelanja, tetapi juga untuk mendapatkan layanan publik.
Fungsi dan Tanggung Jawab Dinas Baru di Kabupaten Bogor
Salah satu fokus utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR). Sejak lama Kabupaten Bogor dikenal dengan masalah alih fungsi lahan yang tidak terencana, sehingga penanganan yang lebih baik dari dinas ini diharapkan bisa mengatasi hal tersebut.
Rudy menyebutkan bahwa Bogor masih tergolong daerah yang belum memiliki RDTR komprehensif. Oleh karena itu, pikiran para pejabat dinas akan difokuskan untuk menyusun rencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dinas Kebudayaan di sisi lain, bertugas untuk mengelola, melestarikan, dan mempromosikan beragam kekayaan budaya yang berada di Kabupaten Bogor. Keberadaan dinas ini diharapkan dapat memberikan wadah lebih baik untuk merawat warisan budaya yang beragam.
Penyesuaian Struktur dan Nomenklatur di Perangkat Daerah Lain
Tidak hanya pembentukan dinas baru, Pemkab Bogor juga melakukan penyesuaian nomenklatur pada beberapa perangkat daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Misalnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah kini menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Perubahan lain juga dilakukan pada Dinas Sosial dan Dinas Pemadam Kebakaran, yang kini memiliki bidang tambahan terkait penanganan bencana. Hal ini menunjukkan bahwa ada perhatian lebih terhadap aspek sosial dan keselamatan masyarakat.
Dengan penyesuaian ini, Pemkab Bogor mengharapkan struktur yang lebih jelas dapat menghasilkan pelayanan yang lebih baik. Setiap perangkat daerah diharapkan tidak hanya fokus pada tugas pokok, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah.
