Walkot Makassar Dua Periode Menolak Rencana Pilkada Melalui DPRD

Wacana pemilihan kepala daerah yang tidak dilakukan secara langsung melalui rakyat menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk Moh Ramdhan Pomanto atau yang lebih dikenal sebagai Danny Pomanto. Eks Wali Kota Makassar ini menegaskan dukungannya terhadap pemilihan langsung, yang ia anggap sebagai hak dasar rakyat yang harus dipertahankan. Ia menunjukkan bahwa pemilihan langsung merupakan elemen penting dalam proses pendidikan politik di Indonesia. Dalam pandangannya, hak memilih adalah bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dijaga dan dihargai. Danny berargumentasi bahwa sejarah sudah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya mengembalikan hak memilih kepada seluruh rakyat,…

Read More

4 Anggota Brimob Ditangkap Usai Menembak Warga di Tambang Ilegal Sultra

Keadaan di Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, semakin tegang setelah insiden penembakan yang melibatkan empat anggota kepolisian. Peristiwa ini terjadi di sebuah lokasi tambang ilegal, di mana penembakan tersebut melibatkan seorang warga sipil yang kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kejadian tersebut berlangsung pada hari Kamis pukul 11:00 WITA, ketika sekelompok orang yang diidentifikasi sebagai personel Brimob mendatangi lokasi tambang. Mereka memberikan peringatan kepada para penambang untuk menghentikan aktivitas mereka, yang kemudian memicu ketegangan dan debat antara kedua belah pihak. Kasi Humas Polres Bombana, Iptu Abd. Hakim,…

Read More

Menkes Kerahkan Montir Perbaiki 205 Ambulans Terkena Banjir di Sumatra

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan bahwa upaya pemulihan dari bencana ekologis yang melanda Sumatra pada akhir tahun lalu sedang dilakukan secara intensif. Fokus utama pemulihan adalah pada perbaikan unit transportasi dan perangkat medis di fasilitas kesehatan yang terdampak, mengingat pentingnya akses terhadap layanan kesehatan yang cepat dan efektif. Budi mencatat bahwa bencana longsor dan banjir bandang merusak sekitar 205 unit ambulans yang dimiliki oleh berbagai rumah sakit di area terdampak. Kementerian Kesehatan telah mengirim tim montir dari berbagai dealer untuk memperbaiki ambulans yang rusak agar dapat segera…

Read More

Dakwaan I Dihapus, Peradilan Tetap Berlanjut

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru saja melakukan sidang terkait dakwaan yang diajukan terhadap Direktur Lokataru Foundation beserta tiga terdakwa lainnya. Sidang ini menarik perhatian publik, mengingat konteks hukum yang melibatkan isu penting tentang kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Pada sidang yang berlangsung, putusan awal menyatakan bahwa dakwaan pertama terhadap keempat terdakwa gugur. Namun, hakim juga menegaskan bahwa dakwaan berikutnya tetap akan dilanjutkan, menunjukkan bahwa proses peradilan akan terus berjalan meskipun ada keberatan yang diajukan oleh tim penasihat hukum. Pertimbangan Hakim Mengenai Dakwaan Pertama di Pengadilan Dalam…

Read More

Guru di Jombang Cabuli Murid dengan Ancaman Konten Pribadi

Di Kabupaten Jombang, seorang guru SMP berinisial D terjerat dalam kasus pencabulan terhadap muridnya yang berusia 14 tahun. Tindakan pelaku sangat mencengangkan, karena ia menggunakan modus ancaman yang dikenal dengan istilah revenge porn untuk mengeksploitasi korban. Revenge porn adalah praktik penyebaran foto atau video intim seseorang tanpa izin, dan tindakan ini menjadi sorotan dalam kasus yang kini sedang ditangani polisi. Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, mengungkapkan bahwa perbuatan tersebut telah terjadi selama setahun terakhir sejak 2024. Korban, yang merupakan siswa baru di kelas 1 SMP, menjadi target pelaku…

Read More

Sidang Replik, Jaksa Tetap Usulkan Hukuman 1 Tahun Penjara untuk Laras Faizati

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan tuntutan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak nota pembelaan yang disampaikan oleh Laras Faizati Khairunnisa, seorang mantan pegawai di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly. Dalam tuntutannya, jaksa tetap meminta hukuman satu tahun penjara bagi Laras, yang dianggap melanggar hukum melalui tindakan penghasutan dalam sebuah demonstrasi yang menyebabkan kerusuhan. Dalam persidangan, jaksa menegaskan bahwa Laras melakukan tindak pidana sesuai Pasal 161 ayat 1 KUHP. Dia dituding telah menyiarkan, mempertunjukkan, dan menyebarluaskan tulisan di muka umum yang menghasut publik untuk melakukan tindakan melawan hukum. Dari fakta…

Read More

Penerapan KUHP-KUHAP Baru Menurut Dasco Tidak Dapat Memuaskan Semua Pihak

Wakil Ketua DPR mengakui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dapat memuaskan semua pihak di Indonesia. Meskipun kedua kitab undang-undang ini telah disahkan dan mulai berlaku, ada berbagai pandangan berbeda yang muncul dari masyarakat terkait substansi undang-undang tersebut. Dalam pernyataannya di kompleks parlemen, dia menekankan bahwa proses penyusunan undang-undang ini memang berlangsung lama dan melibatkan partisipasi publik. Namun, meskipun banyak yang terlibat, hasil akhir tidak dapat dijamin akan memuaskan setiap individu atau kelompok. Proses legislasi yang panjang ini telah menghasilkan dua undang-undang…

Read More

Ketua KPK Siap Terapkan KUHP dan KUHAP yang Baru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan bahwa mereka akan mulai menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang resmi berlaku mulai 2 Januari 2026. Penerapan kedua undang-undang ini menjadi langkah penting dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, di mana korupsi merupakan tantangan serius bagi pembangunan nasional. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa lembaganya akan menjalankan kedua undang-undang ini secara konsekuen. Ini merupakan langkah signifikan bagi KPK untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi di tanah air. Saat ini, KPK sedang melakukan…

Read More

Kompolnas Mengakui Pelanggaran Polisi Tak Diproses Secara Pidana Hanya Secara Etik

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah mengidentifikasi sejumlah kasus pelanggaran oleh anggota Polri yang tidak berlanjut ke proses pidana, melainkan hanya mendapatkan sanksi etik. Hal ini menjadi perhatian penting bagi Kompolnas yang mendorong penegakan hukum lebih lanjut di tahun 2025. Menurut anggota Kompolnas, Supardi Hamid, situasi ini merupakan masalah yang berulang kali ditemukan dalam pengawasan mereka. Mereka menginginkan agar setiap kasus pelanggaran yang mengandung unsur pidana ditindaklanjuti dengan serius, bukan hanya berdasarkan kode etik. “Kami sering menekankan kepada Polri untuk menindaklanjuti semua kasus yang memiliki unsur pidana, agar tidak berhenti hanya…

Read More

Anda Harus Percaya pada Raksasa

Jaksa Penuntut Umum (JPU) baru-baru ini menyampaikan kasus menarik yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim. Kasus ini berangkat dari dugaan adanya pemaksaan kehendak meskipun Nadiem mengetahui keterbatasan teknis yang ada pada perangkat Chromebook di Indonesia. Dugaan tersebut terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ringkasan kasus, jaksa menjelaskan berbagai percakapan dan langkah-langkah yang diambil oleh Nadiem dan timnya dalam proyek pengadaan teknologi pendidikan. Kasus ini bermula pada 19 Februari 2020, ketika Ibrahim Arief terlibat dalam percakapan di grup WhatsApp yang membahas…

Read More