Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengeluarkan keputusan penting yang memerintahkan pemerintah serta DPR untuk membentuk lembaga independen. Lembaga ini akan bertugas mengawasi penerapan sistem merit dan perilaku aparatur sipil negara (ASN) dalam jangka waktu dua tahun ke depan. Keputusan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 121/PUU-XXII/2024 terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Permohonan tersebut diajukan oleh beberapa organisasi, termasuk Perludem dan Indonesia Corruption Watch. “Kami mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK, Suhartoyo, saat membacakan amar putusan di Jakarta. Perubahan yang Memengaruhi Struktur ASN di…
Read MoreTag: Dihapus
Dana Daerah Dihapus, Komisi II DPR Minta Pemda Hemat Dalam Anggaran
Dalam rangka menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyusun program serta kebijakan yang ada. Penyesuaian ini menjadi sangat penting terutama setelah adanya pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Arse menegaskan bahwa terdapat banyak potensi yang dapat digali oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan pembenahan pada tata kelola, sehingga alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran. Pemotongan dana TKD merupakan isu yang…
Read More