Dakwaan I Dihapus, Peradilan Tetap Berlanjut

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru saja melakukan sidang terkait dakwaan yang diajukan terhadap Direktur Lokataru Foundation beserta tiga terdakwa lainnya. Sidang ini menarik perhatian publik, mengingat konteks hukum yang melibatkan isu penting tentang kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Pada sidang yang berlangsung, putusan awal menyatakan bahwa dakwaan pertama terhadap keempat terdakwa gugur. Namun, hakim juga menegaskan bahwa dakwaan berikutnya tetap akan dilanjutkan, menunjukkan bahwa proses peradilan akan terus berjalan meskipun ada keberatan yang diajukan oleh tim penasihat hukum. Pertimbangan Hakim Mengenai Dakwaan Pertama di Pengadilan Dalam…

Read More

KASN Dihapus MK Memerintahkan Pembentukan Lembaga Independen Pengawas ASN

Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengeluarkan keputusan penting yang memerintahkan pemerintah serta DPR untuk membentuk lembaga independen. Lembaga ini akan bertugas mengawasi penerapan sistem merit dan perilaku aparatur sipil negara (ASN) dalam jangka waktu dua tahun ke depan. Keputusan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 121/PUU-XXII/2024 terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Permohonan tersebut diajukan oleh beberapa organisasi, termasuk Perludem dan Indonesia Corruption Watch. “Kami mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK, Suhartoyo, saat membacakan amar putusan di Jakarta. Perubahan yang Memengaruhi Struktur ASN di…

Read More

Dana Daerah Dihapus, Komisi II DPR Minta Pemda Hemat Dalam Anggaran

Dalam rangka menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyusun program serta kebijakan yang ada. Penyesuaian ini menjadi sangat penting terutama setelah adanya pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Arse menegaskan bahwa terdapat banyak potensi yang dapat digali oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan pembenahan pada tata kelola, sehingga alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran. Pemotongan dana TKD merupakan isu yang…

Read More