Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal, tengah mengawasi laporan mengenai isu ijazah palsu yang melibatkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinyatakan oleh Arsul Sani. Pihaknya merasa perlu mendalami lebih jauh isu ini agar bisa menemukan kejelasan mengenai tudingan yang beredar di masyarakat. Cucun menjelaskan bahwa mereka akan menunggu laporan resmi dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengenai kasus tersebut. Sebagai alat kelengkapan dewan, MKD mempunyai tanggung jawab penting dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan kode etik dan perilaku anggota dewan. Ia juga menegaskan bahwa partainya akan memberikan dukungan penuh dalam proses…
Read MoreTag: DPR
Sidang MKD DPR Sahroni Adies Kadir dan Uya Kuya pada 29 Agustus
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan menggelar sidang terhadap lima anggota DPR RI yang dinonaktifkan akibat gelombang demonstrasi yang terjadi akhir Agustus lalu. Sidang ini direncanakan berlangsung pada 29 Oktober mendatang. Dengan adanya sidang ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait posisi anggota dewan yang terlibat dan memberikan penjelasan kepada publik tentang situasi yang ada. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa agenda sidang sepenuhnya diserahkan kepada MKD. Ia menyatakan, “Rencananya akan dimulai pada tanggal 29 Oktober 2025.” Pengumuman tersebut menjadi perhatian publik, mengingat konteks politik dan sosial yang melatarbelakangi penonaktifan…
Read MoreDPR Didesak Bentuk Panja Haji Persiapan Tinggal 6 Bulan Lagi
Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) mendesak agar Komisi VIII DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang akan datang. Desakan ini mengemuka karena jadwal penerbangan untuk pelaksanaan haji telah ditetapkan mulai 18 April 2026, melanjutkan tradisi tahunan yang menjadi ritual penting bagi umat Islam. Ketua Komnas Haji, Dr. Mustolih Siradj, mengingatkan bahwa waktu menuju pelaksanaan haji kini semakin mendekat. Oleh karena itu, sangat penting bagi DPR dan pemerintah untuk mempercepat proses persiapan demi kelancaran layanan kepada jemaah di masa mendatang. Mustolih menegaskan bahwa semakin cepat…
Read MoreDana Daerah Dihapus, Komisi II DPR Minta Pemda Hemat Dalam Anggaran
Dalam rangka menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyusun program serta kebijakan yang ada. Penyesuaian ini menjadi sangat penting terutama setelah adanya pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Arse menegaskan bahwa terdapat banyak potensi yang dapat digali oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan pembenahan pada tata kelola, sehingga alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran. Pemotongan dana TKD merupakan isu yang…
Read More