Pada tanggal 2 Januari 2026, Indonesia akan memulai era baru dalam sistem hukum pidana dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Penandatanganan oleh Presiden Prabowo Subianto menandai terobosan penting dalam penegakan hukum di negara ini. Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah pengaturan mengenai perzinahan dan kohabitasi, yang menjadi isu hangat di kalangan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia pun mengumumkan kesiapan untuk menyesuaikan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan baru ini, menunjukkan komitmen serupa dari berbagai elemen penegak hukum. Brigjen Trunoyudo Wisnu…
Read MoreTag: Hukuman
Sidang Replik, Jaksa Tetap Usulkan Hukuman 1 Tahun Penjara untuk Laras Faizati
Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan tuntutan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak nota pembelaan yang disampaikan oleh Laras Faizati Khairunnisa, seorang mantan pegawai di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly. Dalam tuntutannya, jaksa tetap meminta hukuman satu tahun penjara bagi Laras, yang dianggap melanggar hukum melalui tindakan penghasutan dalam sebuah demonstrasi yang menyebabkan kerusuhan. Dalam persidangan, jaksa menegaskan bahwa Laras melakukan tindak pidana sesuai Pasal 161 ayat 1 KUHP. Dia dituding telah menyiarkan, mempertunjukkan, dan menyebarluaskan tulisan di muka umum yang menghasut publik untuk melakukan tindakan melawan hukum. Dari fakta…
Read MoreNikita Mirzani Dijatuhi Hukuman 4 Tahun dan Denda 1 Miliar Rupiah Tanpa Bukti TPPU
Nikita Mirzani, seorang publik figur yang dikenal luas di Indonesia, baru saja melalui proses hukum yang krusial terkait kasus dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang vonis pada tanggal 28 Oktober 2025, dan keputusan hakim mengejutkan banyak pihak. Kasus ini telah menarik perhatian publik dan media, membuatnya menjadi sorotan dalam dunia hukum tanah air. Dalam sidang tersebut, hakim menyatakan Nikita bersalah melakukan tindakan yang merugikan orang lain dengan menggunakan informasi elektronik. Pengacara dan tim kuasa hukum tentunya sudah menyiapkan strategi untuk membela klien…
Read MoreFIFA Dapat Mengurangi Hukuman untuk Malaysia Menurut Tunku Ismail
Putra Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, telah memberikan pernyataan mengenai potensi pengurangan hukuman terhadap Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dan tujuh pemain naturalisasi tim nasional Harimau Malaya. Dalam konferensi pers yang diadakan pada 25 Oktober, Tunku Ismail menegaskan keyakinannya bahwa FIFA yang memberikan sanksi masih memiliki ruang untuk merundingkan keputusan tersebut. Ketidakpastian mengenai hukuman ini memberikan harapan bagi semua pihak yang terlibat, terutama FAM yang berusaha menjaga nama baik sepak bola Malaysia. Dengan segala dinamika yang terjadi, kebutuhan akan solusi yang adil menjadi semakin mendesak. Dalam pandangannya, Tunku Ismail…
Read MoreHukuman FIFA ke Malaysia Dinilai Tunku Ismail Sebagai Sabotase
Putra Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, belakangan ini menjadi sorotan publik terkait masalah yang menyangkut pemain naturalisasi timnas Malaysia. Ia memberikan pernyataan tegas mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh FIFA, yang membelenggu tujuh pemain timnas tersebut. Ismail menegaskan bahwa proses naturalisasi tujuh pemain itu sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di FIFA maupun di negara mereka sendiri. Keyakinan ini didasarkan pada surat resmi dari Departemen Registrasi Nasional Malaysia yang mendukung legalitas pemain-pemain tersebut. Dalam publikasi di akun X-nya, Tunku Ismail menunjukkan surat dari Departemen Registrasi Nasional yang mengkonfirmasi…
Read More