Pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadi topik hangat yang menarik perhatian publik. Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa seluruh proses pemilihan tersebut telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tidak melanggar prosedur hukum yang ada. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respon terhadap laporan dari Constitutional and Administrative Law Society (CALS) yang mengklaim adanya pelanggaran dalam proses seleksi. Soedeson berpendapat bahwa pemilihan ini telah mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan menjelaskan prosesnya dengan rinci. “Seluruh proses pemilihan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi sudah sesuai…
Read MoreTag: Kadir
Keppres Prabowo Teken Adies Kadir Menjadi Hakim MK
Pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah resmi disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden yang sejak ditandatangani akan berpengaruh signifikan terhadap kelanjutan tugas konstitusional lembaga yudikatif tersebut. Proses pengangkatan Adies ditandai dengan Rapat Paripurna DPR yang berlangsung pada akhir Januari 2026. Selain itu, pengangkatan ini juga berkaitan erat dengan pensiunnya Arief Hidayat, hakim yang sebelumnya menjabat di posisi tersebut dan telah berkontribusi selama bertahun-tahun dalam sistem hukum di Indonesia. Persetujuan DPR dan Proses Penetapan Hakim Konstitusi DPR melaksanakan Rapat Paripurna untuk memberikan persetujuan…
Read MoreSidang MKD DPR Sahroni Adies Kadir dan Uya Kuya pada 29 Agustus
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan menggelar sidang terhadap lima anggota DPR RI yang dinonaktifkan akibat gelombang demonstrasi yang terjadi akhir Agustus lalu. Sidang ini direncanakan berlangsung pada 29 Oktober mendatang. Dengan adanya sidang ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait posisi anggota dewan yang terlibat dan memberikan penjelasan kepada publik tentang situasi yang ada. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa agenda sidang sepenuhnya diserahkan kepada MKD. Ia menyatakan, “Rencananya akan dimulai pada tanggal 29 Oktober 2025.” Pengumuman tersebut menjadi perhatian publik, mengingat konteks politik dan sosial yang melatarbelakangi penonaktifan…
Read More