Kedudukan Polri di bawah Presiden telah menjadi topik penting dalam perbincangan politik Indonesia. Banyak penilaian muncul mengenai apakah struktur ini masih relevan dengan kondisi saat ini dan apa dampaknya terhadap sistem keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Beberapa pihak menganggap bahwa mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden adalah langkah yang tepat. Hal ini dianggap akan memberikan stabilitas yang dibutuhkan dalam pengelolaan keamanan negara. Kemampuan Polri untuk beroperasi secara independen namun tetap dalam pengawasan langsung Presiden diharapkan dapat meningkatkan kinerja institusi ini dalam menjaga ketertiban umum. Keberadaan Polri sebagai lembaga penegak hukum…
Read MoreTag: Konstitusi
Gugatan Dua Warga Terhadap Aturan Kuota Internet yang Hangus ke Mahkamah Konstitusi
Dua profesional di sektor digital, Didi Supandi dan Wahyu Triana Sari, baru-baru ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan dalam UU Cipta Kerja. Mereka menilai, praktik penghangusan kuota internet yang terjadi merugikan hak konstitusional mereka sebagai pengguna layanan telekomunikasi. Pemohon, yang masing-masing berprofesi sebagai pengemudi transportasi daring dan pedagang kuliner daring, merasa bahwa ketentuan baru ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga membawa dampak serius terhadap ketidakpastian dalam pekerjaan mereka. Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menantang Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja, yang dirasa mengubah ketentuan…
Read More