KPK Minta Alat Modern ke DPR Agar OTT Lebih Efektif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengajukan permohonan untuk penambahan anggaran di hadapan Komisi III DPR. Permohonan ini bertujuan agar operasi tangkap tangan (OTT) dapat dilakukan dengan lebih efektif dan masif di masa mendatang. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengungkapkan bahwa sejumlah alat yang dimiliki KPK saat ini sudah ketinggalan zaman. Ia menekankan pentingnya penambahan anggaran tersebut untuk pengadaan alat baru yang dapat mendukung kinerja lembaga dalam pemberantasan korupsi. Fitroh menjelaskan, salah satu kendala terbesar yang dihadapi KPK bukan hanya terkait dengan sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang, tetapi juga…

Read More

Alasan KPK Memanggil Dito Ariotedjo Terkait Kunker Jokowi dalam Kasus Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi yang melibatkan eks Menpora Dito Ariotedjo, terutama terkait dengan pemberian kuota haji oleh mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Pemeriksaan ini berfokus pada asal-usul penambahan kuota haji yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana Dito turut serta dalam perjalanan ke Arab Saudi bersama Jokowi. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Dito diperiksa untuk mendapatkan informasi mengenai pemberian kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Keterangan dari Dito dianggap penting, mengingat posisinya saat itu sebagai saksi kunci…

Read More

Ketua KPK Siap Terapkan KUHP dan KUHAP yang Baru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan bahwa mereka akan mulai menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang resmi berlaku mulai 2 Januari 2026. Penerapan kedua undang-undang ini menjadi langkah penting dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, di mana korupsi merupakan tantangan serius bagi pembangunan nasional. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa lembaganya akan menjalankan kedua undang-undang ini secara konsekuen. Ini merupakan langkah signifikan bagi KPK untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi di tanah air. Saat ini, KPK sedang melakukan…

Read More

Risiko Upaya Penghilangan Bukti Kasus Kuota Haji Tidak Mengkhawatirkan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini mengungkapkan pandangannya terkait kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurut pernyataan dari juru bicara KPK, Budi Prasetyo, lembaga tersebut tidak merasa khawatir dengan kemungkinan hilangnya barang bukti yang terkait dengan kasus tersebut. Pernyataan ini dirilis sebagai tanggapan atas pertanyaan mengenai pencegahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan beberapa pihak lainnya. Budi menekankan bahwa KPK sudah siap dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk menuntaskan perkara ini. “Kami tidak khawatir,” tegas Budi kepada media, menegaskan bahwa investigasi segera rampung. KPK menunggu hasil dari Badan Pemeriksa…

Read More

Eks Menag Yaqut Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa dalam Kasus Kuota Haji

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadapi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2023-2024. Dalam proses ini, KPK berusaha mengungkap potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan tindakan ilegal tersebut. Pemeriksaan Yaqut berlangsung pada Selasa, 16 Desember, di Gedung Merah Putih KPK. Ia tiba dengan didampingi beberapa pengacara dan tim komunikasi, terlihat menampilkan sikap cepat dan cermat saat memasuki lokasi pemeriksaan. “Saya masuk dulu ya,” ungkap Yaqut secara singkat saat awak media mencoba mengonfirmasi kehadirannya. Keberanian Yaqut untuk memenuhi…

Read More

KPK Sita Uang dan Logam Mulia dalam Kasus OTT Bupati Lampung Tengah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berhasil menjaring Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, bersama beberapa pihak lain. Dalam operasi ini, KPK juga menyita uang dalam pecahan rupiah serta logam mulia berupa emas, yang menandakan adanya dugaan praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa lima orang telah diamankan dalam kejadian tersebut. Barang bukti yang berhasil disita mencakup uang tunai dan logam mulia, yang kini sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Setelah melakukan gelar perkara, KPK sudah menetapkan beberapa pihak…

Read More

Bupati Ponorogo Tiba di KPK Setelah Terjaring OTT

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menjadi sorotan publik setelah tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Kejadian ini mengguncang masyarakat yang berharap pada kepemimpinan yang bersih dan transparan. Penggeledahan di Gedung Merah Putih KPK menambah daftar panjang kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Penyidik KPK membawa Sugiri dan sejumlah orang lainnya untuk diperiksa lebih lanjut, menunjukkan tekad lembaga antikorupsi dalam memberantas praktik korupsi. Saat tiba di KPK, Sugiri mengenakan jaket abu tua dan masker, menyembunyikan wajahnya dari sorotan media. Sikapnya yang enggan memberikan keterangan mencerminkan…

Read More

Gubernur Riau Kena OTT KPK dan Memiliki Harta Sebesar Rp4,8 Miliar

Gubernur Riau Abdul Wahid baru-baru ini terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini menarik perhatian masyarakat, terutama terkait dengan laporan harta kekayaan yang disampaikannya ke KPK, yang mencapai nilai miliaran rupiah. Dalam laporan tersebut, diungkapkan bahwa Abdul Wahid memiliki total aset yang cukup mencengangkan. Harta kekayaan yang dilaporkannya menunjukkan bahwa dia memiliki banyak bidang tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai lokasi di Riau. Salah satu poin menarik dari laporan harta kekayaan ini adalah variasi ukuran dan nilai dari tanah dan bangunan yang…

Read More

OTT KPK Tangkap Pejabat PUPR Selain Gubernur Riau

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Dalam operasi ini, KPK berhasil mengamankan sepuluh orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid dan beberapa pejabat dari Dinas PUPR Riau. OTT yang dilakukan oleh KPK ini menunjukkan komitmen lembaga tersebut untuk memberantas korupsi di tingkat daerah. Masyarakat pun menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai detail kasus ini dan langkah-langkah hukum yang akan diambil selanjutnya. Kronologi Operasi Tangkap Tangan KPK di Riau Operasi ini berlangsung…

Read More

KPK Selidiki Kesaksian Gubernur Kalbar Soal Korupsi Jalan Mempawah

KPK saat ini tengah menyelidiki kasus yang melibatkan seorang pejabat publik penting, yaitu Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proyek jalan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah. Ria Norsan, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Mempawah, berperan penting dalam proyek tersebut. Penyelidikan yang dilakukan tidak hanya melibatkan saksi dari kalangan pemerintah setempat, tetapi juga pengumpulan bukti dari berbagai lokasi. Sejak awal penyelidikan, pihak KPK telah memanggil sejumlah saksi dan menggeledah berbagai tempat, termasuk rumah Ria Norsan. Hal ini menunjukkan keseriusan…

Read More