Pemerintah Indonesia tengah merumuskan suatu regulasi yang mengatur pembagian peran antara TNI dan Polri dalam mengatasi terorisme melalui penyusunan Peraturan Presiden (Perpres). Diskusi ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa penanganan terorisme bisa dilakukan secara efektif dengan memanfaatkan semua instrumen yang ada di negara ini. Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan, mengungkapkan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan sinergi antara kedua institusi ini. Donny menekankan bahwa penegakan hukum harus tetap menjadi tanggung jawab Polri, sementara peran TNI akan ditentukan berdasarkan situasi dan jenis terorisme yang dihadapi. Draf Perpres tersebut telah beredar di kalangan…
Read MorePembagian Peran TNI-Polri dalam Penanganan Terorisme oleh Pemerintah
