Pemerintah Indonesia tengah merumuskan suatu regulasi yang mengatur pembagian peran antara TNI dan Polri dalam mengatasi terorisme melalui penyusunan Peraturan Presiden (Perpres). Diskusi ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa penanganan terorisme bisa dilakukan secara efektif dengan memanfaatkan semua instrumen yang ada di negara ini. Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan, mengungkapkan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan sinergi antara kedua institusi ini. Donny menekankan bahwa penegakan hukum harus tetap menjadi tanggung jawab Polri, sementara peran TNI akan ditentukan berdasarkan situasi dan jenis terorisme yang dihadapi. Draf Perpres tersebut telah beredar di kalangan…
Read MoreTag: Penanganan
Pramono Menanggapi Kritik Terkait Penanganan Banjir di Jakarta
Penanganan banjir di Jakarta menimbulkan banyak perdebatan dan kritik, terutama terkait metode yang digunakan oleh pemerintah daerah. Banyak yang menilai langkah-langkah yang diambil terlalu terfokus pada pemecahan jangka pendek, seperti modifikasi cuaca, tanpa menangani akar permasalahan yang lebih dalam. Dengan kekhawatiran yang terus meningkat dari berbagai elemen masyarakat, salah satu yang paling vokal adalah Walhi Jakarta. Mereka mencatat bahwa permasalahan banjir di Jakarta tidak hanya disebabkan oleh tingginya curah hujan, tetapi juga oleh kesalahan dalam tata ruang yang telah diabaikan selama bertahun-tahun. Pernyataan ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh Gubernur…
Read MoreKomisi XIII Dorong Penanganan Konflik Agraria oleh Pansus pada PT TPL
Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah merekomendasikan penyelesaian konflik yang terjadi antara PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan masyarakat kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Rekomendasi ini dihasilkan dari pelaksanaan Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung di Medan dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XIII, Sugiat Santoso. Melalui RDPU ini, disepakati bahwa isu ini akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria, yang telah dibentuk oleh DPR untuk menangani berbagai konflik agraria di Indonesia. Dalam RDPU tersebut, Sugiat menyebutkan bahwa Komisi XIII juga mendorong…
Read More