Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshidiqie, baru-baru ini menjelaskan alasan di balik penolakan kehadiran sejumlah individu dalam audiensi di STIK-PTIK, Jakarta Selatan. Audiensi yang berlangsung pada Rabu, 19 November tersebut menjadi sorotan publik karena melibatkan nama-nama kontroversial yang sedang berstatus tersangka. Sikap tegas Jimly mencerminkan komitmen komisi untuk menghormati institusi hukum, di mana ia menegaskan bahwa individu yang memiliki status tersangka tidak layak mengikuti audiensi tersebut. Ketika menjelaskan hal ini, Jimly mengemukakan pentingnya menjaga etika, terlepas dari apakah individu tersebut telah terbukti bersalah atau tidak. Dalam audiensi tersebut, hadir…
Read MoreTag: Polri
Penempatan Polisi di Luar Instansi Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Polri
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 114/PUU-XXIII/2025 menjadi sorotan banyak kalangan, terutama dalam konteks pemahaman jaminan hak-hak anggota kepolisian. Dalam putusan ini, terdapat penjelasan penting mengenai jabatan sipil yang bisa diduduki oleh anggota Polri aktif yang masih sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Julius Ibrani, mengungkapkan pandangannya terkait adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan putusan tersebut. Ia menjelaskan bahwa penghapusan frasa ‘atau tidak dengan penugasan dari Kapolri’ dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri sangat krusial untuk memberikan kejelasan hukum. Pentingnya frasa penugasan ini,…
Read More