Polisi Republik Indonesia (Polri) tengah mempersiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) untuk para korban bencana di Sumatra Barat. Upaya ini dilakukan dengan kolaborasi bersama pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak. Wakil Kepala Polri, Komjen Dedi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pembangunan huntara akan melibatkan tiga lokasi yang telah ditentukan. Rencana ini termasuk pembangunan ratusan unit hunian yang akan mulai dilaksanakan pada Januari mendatang. Menurut Dedi, kehadiran Polri di wilayah yang terkena dampak banjir tidak hanya terfokus pada pemulihan infrastruktur, tetapi juga berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang…
Read MoreTag: Polri
BNPB TNI dan Polri Kerja Keras Pulihkan Daerah Bencana di Sumatra Selama 20 Jam per Hari
Bencana alam seperti banjir dan longsor di Aceh telah meninggalkan dampak yang signifikan. Proses pemulihan dari bencana ini membutuhkan kolaborasi dan upaya yang terkoordinasi untuk memulangkan kehidupan normal masyarakat. Berbagai pihak terlibat dalam upaya pemulihan, termasuk pemerintah dan organisasi kemanusiaan. Dengan ramainya aktivitas pemulihan, harapan masyarakat untuk kembali ke kehidupan sehari-hari kian membara. Melalui strategi yang terencana, pemerintah berupaya mempercepat pemulihan dengan mengerahkan sumber daya yang ada. Hal ini menjadi langkah penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat yang terdampak secara langsung. Upaya Terpadu dalam Pemulihan Setelah Bencana Alam Dalam situasi pascabencana,…
Read MoreMasalah Utama Internal Polri Menurut Mahfud MD: Politik dan Kepemimpinan
Perbaikan dalam institusi kepolisian Indonesia menjadi sorotan penting di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, menekankan dua faktor utama yang menghambat reformasi pelayanan publik dalam kepolisian sejak reformasi 1998. Menurut Mahfud, masalah pertama adalah masuknya unsur politik ke dalam kepolisian yang mengubah arah dan tujuan institusi tersebut. Masalah kedua berkaitan dengan kepemimpinan, di mana kualitas pemimpin sangat menentukan efektivitas organisasi dan pelayanan publik. Mahfud menggambarkan Polri sebagai lembaga yang sangat bergantung pada sistem komando. Dalam opini beliau, jika pimpinan di tingkat atas memiliki integritas…
Read MoreTim Reformasi Polri Menolak Audiensi Roy Suryo karena Dia Berstatus Tersangka
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshidiqie, baru-baru ini menjelaskan alasan di balik penolakan kehadiran sejumlah individu dalam audiensi di STIK-PTIK, Jakarta Selatan. Audiensi yang berlangsung pada Rabu, 19 November tersebut menjadi sorotan publik karena melibatkan nama-nama kontroversial yang sedang berstatus tersangka. Sikap tegas Jimly mencerminkan komitmen komisi untuk menghormati institusi hukum, di mana ia menegaskan bahwa individu yang memiliki status tersangka tidak layak mengikuti audiensi tersebut. Ketika menjelaskan hal ini, Jimly mengemukakan pentingnya menjaga etika, terlepas dari apakah individu tersebut telah terbukti bersalah atau tidak. Dalam audiensi tersebut, hadir…
Read MorePenempatan Polisi di Luar Instansi Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Polri
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 114/PUU-XXIII/2025 menjadi sorotan banyak kalangan, terutama dalam konteks pemahaman jaminan hak-hak anggota kepolisian. Dalam putusan ini, terdapat penjelasan penting mengenai jabatan sipil yang bisa diduduki oleh anggota Polri aktif yang masih sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Julius Ibrani, mengungkapkan pandangannya terkait adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan putusan tersebut. Ia menjelaskan bahwa penghapusan frasa ‘atau tidak dengan penugasan dari Kapolri’ dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri sangat krusial untuk memberikan kejelasan hukum. Pentingnya frasa penugasan ini,…
Read More