Polri Arsip - Jaring Berita

Kasus Kapolres Bima Diambil Alih Mabes Polri, Siap Proses Etik dan Pidana

Februari 13, 2026Februari 13, 2026 admin

Bareskrim Polri kini mengambil alih kasus dugaan peredaran narkoba yang melibatkan AKBP Didik Putra Kuncoro, yang merupakan Kapolres Bima Kota. Penahanan ini menjadi sorotan publik, terutama karena dugaan keterlibatan aparat dalam kejahatan narkoba, yang semakin memperuncing masalah perilaku korupsi di institusi kepolisian. Pihak Kepolisian telah menonaktifkan Didik dari posisinya sebagai Kapolres. Selain itu, ia kini tengah menjalani pemeriksaan oleh Propam Polri terkait pelanggaran etika yang diduga telah dilakukannya dalam konteks penyidikan tersebut. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengonfirmasi penonaktifan dan pemeriksaan tersebut, menegaskan bahwa langkah ini diambil…

Posisi Polri di Bawah Presiden Dikatakan Tepat dan Sesuai Konstitusi

Januari 29, 2026Januari 29, 2026 admin

Kedudukan Polri di bawah Presiden telah menjadi topik penting dalam perbincangan politik Indonesia. Banyak penilaian muncul mengenai apakah struktur ini masih relevan dengan kondisi saat ini dan apa dampaknya terhadap sistem keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Beberapa pihak menganggap bahwa mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden adalah langkah yang tepat. Hal ini dianggap akan memberikan stabilitas yang dibutuhkan dalam pengelolaan keamanan negara. Kemampuan Polri untuk beroperasi secara independen namun tetap dalam pengawasan langsung Presiden diharapkan dapat meningkatkan kinerja institusi ini dalam menjaga ketertiban umum. Keberadaan Polri sebagai lembaga penegak hukum…

Polri Perlu Dikuatkan Dibandingkan Perubahan Struktur yang Mendesak

Januari 28, 2026Januari 28, 2026 admin

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Umat Islam (DPP PUI), Raizal Arifin, baru-baru ini memberikan pandangannya mengenai wacana penempatan kepolisian di bawah naungan kementerian. Ia menekankan bahwa fokus utama seharusnya ditujukan pada penguatan institusi Polri, bukan pada pergeseran struktur kelembagaan. Menurutnya, hal ini penting agar Polri tetap profesional dan netral dalam menjalankan tugasnya. Raizal mengungkapkan bahwa posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden merupakan bagian dari kesepakatan reformasi yang bertujuan untuk menjaga integritas kepolisian. Dengan demikian, kelembagaan Polri yang saat ini ada dirasa masih sangat relevan untuk memelihara keamanan…

Polri Membangun Hunian Sementara di Tiga Lokasi Sumbar Terdampak Bencana

Desember 28, 2025Desember 28, 2025 admin

Polisi Republik Indonesia (Polri) tengah mempersiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) untuk para korban bencana di Sumatra Barat. Upaya ini dilakukan dengan kolaborasi bersama pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak. Wakil Kepala Polri, Komjen Dedi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pembangunan huntara akan melibatkan tiga lokasi yang telah ditentukan. Rencana ini termasuk pembangunan ratusan unit hunian yang akan mulai dilaksanakan pada Januari mendatang. Menurut Dedi, kehadiran Polri di wilayah yang terkena dampak banjir tidak hanya terfokus pada pemulihan infrastruktur, tetapi juga berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang…

BNPB TNI dan Polri Kerja Keras Pulihkan Daerah Bencana di Sumatra Selama 20 Jam per Hari

Desember 23, 2025Desember 23, 2025 admin

Bencana alam seperti banjir dan longsor di Aceh telah meninggalkan dampak yang signifikan. Proses pemulihan dari bencana ini membutuhkan kolaborasi dan upaya yang terkoordinasi untuk memulangkan kehidupan normal masyarakat. Berbagai pihak terlibat dalam upaya pemulihan, termasuk pemerintah dan organisasi kemanusiaan. Dengan ramainya aktivitas pemulihan, harapan masyarakat untuk kembali ke kehidupan sehari-hari kian membara. Melalui strategi yang terencana, pemerintah berupaya mempercepat pemulihan dengan mengerahkan sumber daya yang ada. Hal ini menjadi langkah penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat yang terdampak secara langsung. Upaya Terpadu dalam Pemulihan Setelah Bencana Alam Dalam situasi pascabencana,…

Masalah Utama Internal Polri Menurut Mahfud MD: Politik dan Kepemimpinan

Desember 16, 2025Desember 16, 2025 admin

Perbaikan dalam institusi kepolisian Indonesia menjadi sorotan penting di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, menekankan dua faktor utama yang menghambat reformasi pelayanan publik dalam kepolisian sejak reformasi 1998. Menurut Mahfud, masalah pertama adalah masuknya unsur politik ke dalam kepolisian yang mengubah arah dan tujuan institusi tersebut. Masalah kedua berkaitan dengan kepemimpinan, di mana kualitas pemimpin sangat menentukan efektivitas organisasi dan pelayanan publik. Mahfud menggambarkan Polri sebagai lembaga yang sangat bergantung pada sistem komando. Dalam opini beliau, jika pimpinan di tingkat atas memiliki integritas…

Tim Reformasi Polri Menolak Audiensi Roy Suryo karena Dia Berstatus Tersangka

November 20, 2025November 20, 2025 admin

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshidiqie, baru-baru ini menjelaskan alasan di balik penolakan kehadiran sejumlah individu dalam audiensi di STIK-PTIK, Jakarta Selatan. Audiensi yang berlangsung pada Rabu, 19 November tersebut menjadi sorotan publik karena melibatkan nama-nama kontroversial yang sedang berstatus tersangka. Sikap tegas Jimly mencerminkan komitmen komisi untuk menghormati institusi hukum, di mana ia menegaskan bahwa individu yang memiliki status tersangka tidak layak mengikuti audiensi tersebut. Ketika menjelaskan hal ini, Jimly mengemukakan pentingnya menjaga etika, terlepas dari apakah individu tersebut telah terbukti bersalah atau tidak. Dalam audiensi tersebut, hadir…

Penempatan Polisi di Luar Instansi Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Polri

November 14, 2025November 14, 2025 admin

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 114/PUU-XXIII/2025 menjadi sorotan banyak kalangan, terutama dalam konteks pemahaman jaminan hak-hak anggota kepolisian. Dalam putusan ini, terdapat penjelasan penting mengenai jabatan sipil yang bisa diduduki oleh anggota Polri aktif yang masih sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Julius Ibrani, mengungkapkan pandangannya terkait adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan putusan tersebut. Ia menjelaskan bahwa penghapusan frasa ‘atau tidak dengan penugasan dari Kapolri’ dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri sangat krusial untuk memberikan kejelasan hukum. Pentingnya frasa penugasan ini,…